Daftar Isi
- Ringkasan Studi dan Dampak Kematian
- Isi Perjanjian Perdagangan Obat AS-Inggris
- Temuan Utama dari Penelitian BMJ
- Biaya Peluang dan Pengalihan Anggaran NHS
- Sektor Kesehatan yang Paling Terdampak
- Kritik dan Seruan untuk Transparansi
1. Ringkasan Studi dan Potensi Dampak Kematian yang Mengkhawatirkan
Sebuah riset terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal medis bergengsi British Medical Journal (BMJ) mengungkapkan temuan yang sangat mengkhawatirkan terkait perjanjian perdagangan farmasi antara Inggris Raya dan Amerika Serikat. Menurut analisis para peneliti, kesepakatan tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan angka kematian mencapai 229.000 jiwa lebih, yang semuanya diakibatkan oleh pengalihan miliaran poundsterling dari dana layanan kesehatan nasional Inggris, yang dikenal dengan sebutan National Health Service (NHS).
Temuan ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang begitu besar terhadap kesehatan masyarakat di Inggris Raya. Para ahli kesehatan publik memperingatkan bahwa pengalihan dana dalam jumlah masif dari anggaran pelayanan kesehatan ke sektor pembelian obat-obatan bermerek dari Amerika Serikat akan menciptakan kekosongan anggaran yang sangat besar, dan pada akhirnya berujung pada hilangnya nyawa manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Studi ini menyoroti betapa pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional yang berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ketika kepentingan komersial ditempatkan di atas kesehatan publik, konsekuensinya bisa sangat fatal dan sulit untuk dibalikkan.
2. Isi Perjanjian Perdagangan Obat Antara AS dan Inggris
Pada tanggal 1 Desember lalu, pemerintah Inggris dan Amerika Serikat resmi menandatangani sebuah kesepakatan perdagangan farmasi yang disebut sebagai perjanjian bersejarah antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perjanjian ini mencakup aspek perdagangan dan penetapan harga obat-obatan antara kedua negara.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah Amerika Serikat menyetujui untuk tidak memberlakukan tarif bea masuk terhadap ekspor produk farmasi dan alat kesehatan dari Inggris selama tiga tahun ke depan, yaitu hingga tanggal 19 Januari 2029. Langkah ini dianggap sebagai keuntungan besar bagi industri farmasi Inggris karena akan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar Amerika.
Sebagai gantinya, pemerintah Inggris berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran NHS terhadap obat-obatan baru dari Amerika Serikat. Pada tahun 2026, alokasi dana untuk pembelian obat-obatan bermerek dari AS baru mencapai 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun perjanjian mensyaratkan peningkatan hingga setidaknya 0,6 persen dari PDB pada tahun 2036. Artinya, porsi anggaran NHS yang dialokasikan untuk pembelian obat-obatan secara keseluruhan harus meningkat dari 10 persen menjadi 12 persen dari total anggaran NHS.
Menurut dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris, pemahaman awal perjanjian tersebut mengakui bahwa AS dan Inggris memiliki “kepentingan bersama dalam mengembangkan sistem obat global yang mendukung pengembangan dan komersialisasi inovasi baru.” Namun, kritikus berpendapat bahwa pernyataan ini hanya menguntungkan korporasi farmasi besar tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
3. Temuan Utama dari Penelitian yang Dipublikasikan di BMJ
Penelitian yang dipublikasikan di BMJ ini melakukan pemodelan skenario berdasarkan target pengeluaran yang ditetapkan dalam perjanjian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Office for Budget Responsibility (OBR). Hasil pemodelan menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan dari sisi finansial.
Pada tahun 2028, NHS diperkirakan harus mengeluarkan tambahan dana sebesar 1,3 miliar poundsterling atau setara dengan 1,73 miliar dolar AS per tahun. Jika dirata-ratakan, ini berarti tambahan pengeluaran sekitar 25 juta poundsterling atau 33,4 juta dolar AS setiap minggu. Angka ini akan terus membengkak dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu.
Pada tahun 2036, beban pengeluaran tambahan tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai 8,8 miliar poundsterling atau 11,74 miliar dolar AS per tahun, yang berarti pengeluaran mingguan tambahan sekitar 170 juta poundsterling atau 227 juta dolar AS. Selama masa berlakunya perjanjian, total pengeluaran tambahan ini akan mencapai sekitar 44,7 miliar poundsterling atau 59,7 miliar dolar AS pada akhir tahun 2036.
Yang menjadi perhatian utama adalah sumber pendanaan untuk peningkatan pengeluaran ini. Pada bulan Februari lalu, Menteri Sains Patrick Vallance mengungkapkan bahwa pendanaan untuk peningkatan belanja obat-obatan tersebut akan bersumber dari Departemen Kesehatan dan Sosial, yang merupakan lembaga pembiayaan NHS di Inggris, bukan dari Kantor Keuangan (Treasury). Artinya, dana ini tidak bersifat tambahan melainkan pengalihan dari alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan kesehatan lainnya.
4. Biaya Peluang dan Pengalihan Anggaran NHS
Para peneliti dalam studi ini memperkenalkan konsep “biaya peluang” atau opportunity cost sebagai kunci untuk memahami dampak sesungguhnya dari perjanjian ini. Dalam konteks ekonomi kesehatan, biaya peluang merujuk pada manfaat yang hilang ketika sumber daya yang terbatas dialihkan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya.
Profesor Samuel Cross dari Jurusan Farmakologi dan Terapi di Universitas Liverpool, yang merupakan salah satu penulis laporan tersebut, menjelaskan bahwa dalam NHS memiliki anggaran yang terbatas. “Kita tidak memiliki uang yang tidak terbatas, dan jika kita mengambil uang untuk membayar lebih banyak obat, maka hal itu akan mengorbankan layanan-layanan lain yang seharusnya mendapatkan pendanaan dari sumber dana yang dialihkan tersebut,” papar Cross.
Laporan penelitian juga mengungkapkan bahwa biaya peluang ini tidak hanya terbatas pada NHS semata. Berdasarkan pemodelan data otoritas lokal di Inggris, setiap 1 miliar poundsterling yang harus ditemukan NHS untuk membiayai perjanjian ini akan meningkatkan biaya perawatan sosial dewasa sebesar 118 juta poundsterling. Peningkatan biaya ini diakibatkan oleh bertambahnya angka kesakitan dan kematian dalam populasi usia lanjut.
Cross menegaskan bahwa karena dana telah secara efektif dialihkan dari NHS, tidak ada cara bagi pemerintah untuk mengimbangi dampak terhadap layanan kesehatan tersebut. “Jika dana digunakan untuk membayar obat-obatan baru, kita akan kehilangan hasil kesehatan positif di sektor lain, dan itu sesederhana itu,” tegasnya.
Peneliti memperkirakan bahwa bahkan jika kita hanya mempertimbangkan dampak langsung dari berkurangnya anggaran NHS yang tersedia, pada tahun 2036 perjanjian ini kemungkinan akan menyebabkan sekitar 229.000 kematian berlebih. Angka ini bahkan lebih besar daripada jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 antara bulan Maret 2020 hingga Juni 2022, yang tercatat sebanyak 137.000 jiwa. Jika dampak tidak langsung terhadap perawatan sosial dewasa juga disertakan, peningkatan angka kematian berlebih akan semakin besar, mencapai 291.000 jiwa.
5. Sektor Kesehatan yang Paling Terdampak oleh Kebijakan Ini
Berdasarkan hasil pemodelan dalam penelitian tersebut, para ahli memprediksi bahwa jumlah kematian terbesar akan terjadi pada pasien yang menderita penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, masalah gastrointestinal, dan kanker. Keempat sektor penyakit kronis ini diperkirakan akan menanggung beban terberat akibat pengalihan anggaran NHS.
Selain angka kematian, dampak yang lebih luas juga akan dirasakan dalam bentur penurunan kualitas hidup pasien di berbagai bidang kesehatan lainnya, termasuk masalah neurologis, gangguan endokrin, kelainan muskuloskeletal, dan masalah kesehatan mental. Dampak berantai ini menunjukkan bahwa pengalihan anggaran bukan hanya menimbulkan konsekuensi fatal, tetapi juga menggerus kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Laporan tersebut juga menunjukkan keraguan terhadap klaim pemerintah bahwa perjanjian dengan AS akan mendorong inovasi farmasi di Inggris. Para peneliti menyatakan bahwa sektor riset dan pengembangan farmasi beroperasi dalam pasar global, di mana Inggris hanya menyumbang pangsa pasar yang relatif kecil. Oleh karena itu, terdapat bukti terbatas yang menunjukkan bahwa penetapan harga domestik di Inggris secara material mempengaruhi keputusan investasi global perusahaan farmasi.
Bahkan, lanjut laporan tersebut, bukti menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus, Inggris sudah membayar lebih dari 100 persen dari nilai jangka panjang obat-obatan baru. Dengan demikian, insentif untuk memproduksi obat baru melalui perjanjian ini justru akan menimbulkan kerugian jangka panjang terhadap tujuan kesehatan publik NHS.
Para ahli juga memperingatkan bahwa meskipun pemerintah menjamin bahwa “layanan garis depan” akan tetap dilindungi, NHS tetap harus membiayai perjanjian ini dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan enam bulan sebelum perjanjian disepakati. Bukti menunjukkan bahwa jika tersedia pengeluaran publik tambahan, alokasi tersebut akan lebih efektif digunakan di dalam NHS itu sendiri.
6. Kritik Terhadap Transparansi Perjanjian dan Seruan Publik
Perjanjian ini menghadapi kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terkait proses pengesahannya yang dianggap tidak transparan. Tim Bierley, aktivis dari kelompok aksi Global Justice Now di Inggris, menyatakan bahwa perjanjian ini berpotensi “menghancurkan kesehatan dan ekonomi negara.”
“Miliaran poundsterling yang seharusnya dapat digunakan untuk merekrut lebih banyak staf NHS, mempersingkat waktu tunggu pasien di klinik dokter umum, atau meningkatkan perawatan di rumah sakit, justru akan dialihkan oleh raksasa korporasi di industri farmasi,” kritik Bierley.
Ia juga menyoroti skandal terkait proses pengesahan perjanjian ini yang dilakukan tanpa pengawasan parlemen. “Perjanjian belakang layar ini tidak melalui pengawasan parlemen sebelum diputuskan secara terburu-buru, dan pemerintah menolak untuk mengungkapkan dampaknya terhadap NHS. Perdana menteri berikutnya harus mengubah arah, membela NHS kita, dan memperbaiki kekacauan yang ditinggalkan oleh pendahulunya,” tegas Bierley.
Profesor Cross juga mendesak pemerintah untuk merilis penilaian dampak resmi agar dapat memicu diskusi publik mengenai seberapa baik perjanjian AS-Inggris ini sebenarnya bagi Inggris. Ia menekankan bahwa “benar-benar tidak ada cara untuk memperindah angka-angka ini. Data berbicara dengan sendirinya.”
Sementara itu, kritikus lainnya menunjukkan bahwa meskipun klaim pemerintah tentang keuntungan ekonomi dari perjanjian ini terdengar meyakinkan, realitanya menunjukkan bahwa manfaat tersebut dinikmati terutama oleh perusahaan farmasi multinasional, sementara beban konsekuensinya ditanggung oleh jutaan pasien yang bergantung pada layanan NHS. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perjanjian perdagangan farmasi internasional semacam ini.
